
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menandai perubahan arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih menekankan kemandirian dan pemberdayaan rakyat. Menurut Michael F Umbas, Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, langkah ini merupakan koreksi terhadap model pertumbuhan yang selama ini belum merata dan masih bergantung pada kekuatan luar.
Umbas menekankan bahwa demokrasi politik saja tidak cukup tanpa dibarengi demokrasi ekonomi. Rakyat perlu menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton dalam pengelolaan kekayaan nasional. “Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi kebijakan ekonomi, dengan tujuan memastikan usaha bersama dan manfaat pembangunan lebih tersebar ke masyarakat luas. Model ekonomi lama yang tergantung ekspor bahan mentah, impor barang, dan utang luar negeri diubah ke arah pertumbuhan berbasis kerakyatan dan kemandirian.
Umbas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka Produk Domestik Bruto (PDB). Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu menciptakan partisipasi rakyat, industri lokal, produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan. “Orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting,” katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta nasional. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, dan swasembada pangan dirancang sebagai mesin penggerak partisipasi ekonomi rakyat, bukan sekadar program sosial biasa.
Di bidang sumber daya alam, pemerintah mendorong hilirisasi—mengubah bahan mentah menjadi produk jadi—dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Indonesia tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, tetapi harus membangun kapasitas industri nasional yang lebih kuat.
Dalam hal permodalan, pembentukan Danantara menjadi langkah konsolidasi modal nasional. Pemerintah juga mengarahkan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri agar dapat menggerakkan pembangunan domestik. Penegakan hukum terhadap praktik transfer pricing dan penghindaran pajak juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan penerimaan negara.
Pengelolaan sumber daya alam juga ditata ulang dengan memperkuat kontrol negara. Pembentukan Satgas Pemulihan Keseimbangan Hutan, penghentian pemberian izin perkebunan ke segelintir pihak, dan pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi instrumen untuk memastikan kekayaan alam digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Kemandirian ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan akses kebutuhan dasar. Program Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, dan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dirancang untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak terpisah dari pembangunan sumber daya manusia.
Umbas juga menyoroti sejumlah regulasi baru sebagai bukti komitmen pemerintah melembagakan aspirasi rakyat menjadi kebijakan konkret. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, Undang-Undang Reformasi Agraria, hingga Peraturan Presiden tentang pembatasan komisi aplikator transportasi digital di angka 8 persen menunjukkan upaya menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam perekonomian.
Transformasi ekonomi ini merupakan bagian dari perjalanan reformasi yang akan terus diawasi dan didorong oleh basis gerakan sosial di tingkat akar rumput.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Baznas Kumpulkan Rp44 Triliun Zakat, Kemenko PMK Dorong Target Rp70 Triliun di 2027

RI Terima Aliran Modal Asing USD 4,8 Miliar di Akhir 2026, BI Sebut Ada Penopangnya

Alas Purwo Siap Jadi Rumah Kedua Badak Jawa, Tapi Tunggu Keputusan dari Pusat

