Indonesia Tetap Pasar Berkembang Sekunder di Mata FTSE Russell, Reformasi Modal Terus Berjalan

Indonesia Tetap Pasar Berkembang Sekunder di Mata FTSE Russell, Reformasi Modal Terus Berjalan

Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell baru saja merilis evaluasi pasar modal Indonesia dan memberikan kabar baik: negara kita tetap mempertahankan status sebagai Secondary Emerging Market (pasar berkembang sekunder) tanpa masuk dalam daftar pemantauan khusus. Keputusan ini diambil dalam laporan evaluasi yang dirilis 13 November 2026 dan menjadi sinyal positif bagi upaya penguatan kualitas pasar modal Indonesia yang sedang berjalan.

FTSE Russell mengapresiasi sejumlah langkah transparansi yang sudah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia. Namun lembaga itu masih membutuhkan waktu lebih untuk mengamati apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar efektif sebelum mempertimbangkan perubahan status lebih lanjut. Evaluasi FTSE Russell fokus pada tiga hal: transparansi data pemegang saham, penguatan sistem pengawasan perdagangan, dan konsistensi penegakan regulasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan berbagai inisiatif konkret untuk meningkatkan transparansi pasar. Bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BEI melengkapi data kepemilikan saham dengan status pemegang saham apakah sebagai pengendali atau afiliasi pengendali. Selain itu, BEI juga membentuk Komite HSC (High Shareholding Concentration) yang didominasi oleh anggota independen, serta meningkatkan pemeriksaan transaksi untuk mencegah manipulasi pasar.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan, “Kami selalu menghormati kewenangan dan independensi global index provider. Kami juga secara konsisten akan terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih efektif.” Komitmen ini mencerminkan fokus BEI pada tiga pilar utama: transparansi, likuiditas, dan pengawasan pasar yang lebih baik.

FTSE Russell menetapkan beberapa penyesuaian efektif 21 Desember 2026, termasuk penghapusan saham-saham yang terkena peringatan konsentrasi kepemilikan tinggi dari indeks terkait. Namun beberapa perubahan lain, seperti penambahan konstituen baru dari IPO dan peningkatan porsi saham beredar, ditangguhkan hingga setidaknya evaluasi Maret 2027 untuk memberikan waktu monitoring lebih lanjut.

Momentum dipertahankannya status Indonesia ini menjadi dorongan bagi BEI dan otoritas pasar modal untuk terus memperkuat ekosistem investasi yang lebih transparan dan berintegritas. Dengan reformasi yang konsisten, harapannya kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap pasar modal Indonesia akan terus meningkat di masa depan.

Sumber: cnbcindonesia.com

Baca Juga

Scroll to Top