
Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wajib Halal yang dijadwalkan berlaku pada Oktober 2026. Dukungan ini disampaikan langsung dalam pertemuan resmi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di Jakarta.
Pertemuan antara Ombudsman RI dan BPJPH berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi wadah untuk menegaskan posisi Ombudsman bahwa penerapan Wajib Halal merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak masyarakat atas produk yang terjamin kehalalannya.
Kebijakan Wajib Halal sendiri mewajibkan produk-produk tertentu yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal sebelum bisa dijual ke publik. Ini berarti para pelaku usaha, terutama di sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya, perlu memastikan produk mereka sudah tersertifikasi tepat waktu.
Dukungan dari Ombudsman RI ini menjadi sinyal penting bahwa implementasi Wajib Halal akan terus didorong dan diawasi dari sisi pemenuhan hak publik. Bagi para pelaku usaha, ini adalah pengingat agar segera mempersiapkan diri mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu tiba.
Sumber: Sindonews




