OJK Sanksi 7 Emiten Dengan Total Denda Miliaran Rupiah atas Pelanggaran Pasar Modal

OJK Sanksi 7 Emiten Dengan Total Denda Miliaran Rupiah atas Pelanggaran Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh perusahaan yang terdaftar di bursa dan sejumlah pihak terkait mereka karena melakukan pelanggaran di sektor pasar modal. Keputusan ini tertuang dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan pada 6 November 2026.

Pelanggaran paling serius dialami oleh PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), yang dikenai denda sebesar Rp2,7 miliar. OJK menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan untuk periode tengah tahun 2024, tahunan 2024, dan tengah tahun 2025 mencantumkan nilai aset yang tidak dapat dipastikan keandalannya berdasarkan dokumen pendukung yang ada.

Tiga direktur ASLI pada periode tersebut—Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto—turut dikenai denda sebesar Rp645 juta secara tanggung renteng karena dianggap bertanggung jawab atas kesalahan pengakuan aset tersebut. Selain itu, Akuntan Publik Arief Prima, yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan tahunan 2024 ASLI, didenda Rp107,5 juta karena melanggar sejumlah standar audit yang berlaku.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) masing-masing didenda Rp450 juta. Kedua perusahaan ditemukan tidak menjalankan prosedur yang seharusnya ditempuh untuk transaksi antar pihak yang saling berelasi dalam perjanjian pinjaman shareholder loan mereka.

PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) menerima denda Rp925 juta karena tidak melaksanakan prosedur yang diperlukan untuk transaksi material yang sekaligus melibatkan pihak berelasi, khususnya terkait penerimaan pinjaman. Sementara itu, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) masing-masing dikenai denda Rp200 juta dan Rp75 juta atas dasar kelalaian serupa dalam penanganan transaksi penjualan aset antar pihak berelasi.

PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) menerima sanksi yang lebih ringan berupa peringatan tertulis karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun-tahun buku 2021 hingga 2024. Namun, tiga pejabat perusahaan—Direktur Utama Ibin Bachtiar, Direktur Itek Bachtiar, dan Edwin Lim—dikenai denda sebesar Rp712,5 juta secara tanggung renteng karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan.

Serangkaian sanksi ini mencerminkan komitmen OJK untuk menegakkan standar pelaporan keuangan dan transaksi yang transparan di pasar modal Indonesia. Dengan total denda mencapai miliaran rupiah, keputusan ini diharapkan dapat mendorong emiten untuk lebih ketat mematuhi regulasi yang berlaku.

Sumber: cnbcindonesia.com

Baca Juga

Scroll to Top