
Skema penipuan beroperasi dengan menyalahgunakan nama Bantuan Subsidi Upah (BSU), sebuah program dukungan finansial dari pemerintah. Para penipu memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif resmi ini untuk menarik korban dan menguras kantong mereka.
Modus operandi penipu biasanya dimulai dengan menghubungi target melalui pesan singkat, media sosial, atau telepon dengan menawarkan bantuan BSU yang mudah dicairkan. Mereka menjanjikan uang akan langsung masuk ke rekening dalam waktu singkat tanpa perlu proses rumit.
Untuk mempercayai korban, penipu sering meminta data pribadi seperti nomor identitas, nomor rekening, atau bahkan sejumlah uang sebagai ‘biaya administrasi’ atau ‘komisi’ untuk memproses pencairan bantuan tersebut. Setelah data atau dana diperoleh, penipu menghilang tanpa memberikan bantuan apapun.
Masyarakat perlu memahami bahwa program BSU yang sah tidak pernah meminta biaya pendahuluan atau data pribadi melalui saluran informal seperti pesan pribadi atau media sosial. Informasi resmi tentang BSU hanya akan didistribusikan melalui channel pemerintah yang terverifikasi dan resmi.
Bagi yang merasa curiga atau telah menjadi korban penipuan berkedok BSU, segera laporkan ke pihak kepolisian setempat atau pusat aduan konsumen agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih lanjut dan penipu dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Sumber: Antara News
Baca Juga

Baznas Kumpulkan Rp44 Triliun Zakat, Kemenko PMK Dorong Target Rp70 Triliun di 2027

RI Terima Aliran Modal Asing USD 4,8 Miliar di Akhir 2026, BI Sebut Ada Penopangnya

Alas Purwo Siap Jadi Rumah Kedua Badak Jawa, Tapi Tunggu Keputusan dari Pusat

