Jepang Perketat Izin Tinggal Permanen: Wajib Fasih Bahasa Jepang dan Berpenghasilan di Atas Rata-rata

Jepang Perketat Izin Tinggal Permanen: Wajib Fasih Bahasa Jepang dan Berpenghasilan di Atas Rata-rata

Ratusan warga asing rela antre berjam-jam di kantor imigrasi pusat Tokyo pada Kamis (1/10) — bukan karena panik, tapi karena biaya pengajuan izin tinggal permanen di Jepang resmi naik hingga 20 kali lipat mulai hari itu. Ini menjadi salah satu dampak paling terasa dari kebijakan imigrasi baru yang diberlakukan pemerintah Jepang secara bertahap.

Aturan baru ini mewajibkan pemohon status penduduk tetap untuk memenuhi dua syarat utama yang sebelumnya tidak pernah ada: penghasilan tahunan di atas rata-rata, dan kemampuan berbahasa Jepang yang cukup untuk percakapan sehari-hari. Regulasi lama tidak mencantumkan batasan spesifik soal pendapatan, jaminan pensiun, maupun kemampuan bahasa sama sekali.

Salah satu yang ikut mengantre adalah Yujie Chono, mahasiswa asal Amerika Serikat berusia 22 tahun. Ia mengaku menghabiskan lima jam dalam antrean hanya untuk menyerahkan berkasnya — semuanya dalam bahasa Jepang yang fasih. “Saya paham bahwa menerima terlalu banyak orang asing… mungkin bisa mengikis budaya unik Jepang. Namun di sisi lain, mengingat tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, Jepang harus menerima orang asing,” ujarnya.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi di Jepang, meski negara itu sendiri tengah menghadapi krisis demografi serius: populasi lansia yang terus bertambah dan kekurangan tenaga kerja di banyak sektor. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengakui adanya keresahan di masyarakat, dengan menulis dalam unggahannya di platform X: “Seiring bertambahnya jumlah penduduk asing di Jepang, pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian warga merasa cemas dan mengalami ketidakadilan.”

Berbagai hoaks dan narasi keliru sempat beredar di media sosial, termasuk tudingan bahwa dana jaminan sosial lebih banyak mengalir ke warga asing. Kebijakan baru ini tampaknya menjadi respons pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing dengan kekhawatiran warga lokal — sebuah dilema yang belum tentu mudah diselesaikan hanya dengan memperketat syarat administrasi.

Sumber: Detik Travel

Baca Juga

Scroll to Top