
Buntut pengusiran seorang ahli dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), dua hakim kini harus menghadapi aduan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Insiden ini terjadi dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden (PHPU) 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kejadian bermula pada Kamis malam, 1 Oktober 2026, ketika M Rullyandi — ahli hukum tata negara dari Universitas Jayabaya yang diajukan relawan Militan Gibran O8 Nusantara — hendak memberikan keterangan di depan majelis. Hakim MK Arsul Sani terlebih dulu mempertanyakan rekam jejak Rullyandi yang pernah menyebut persidangan PHPU ini ilegal dalam sebuah talkshow di televisi.
Arsul mempertanyakan konsistensi Rullyandi secara langsung di depan sidang. “Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” ujar Arsul. Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin sidang kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan tersebut sebagai syarat agar bisa tetap bersaksi.
Rullyandi akhirnya menyatakan mencabut pernyataan soal sidang ilegal, namun hanya berlaku di dalam ruang sidang dan mengaku melakukannya dalam kondisi tertekan. Majelis hakim kemudian berunding dan memutuskan Rullyandi hanya boleh menyerahkan keterangan secara tertulis, lalu diminta meninggalkan ruang sidang.
Keesokan harinya, Jumat 2 Oktober 2026, Rullyandi mendatangi kantor MKMK di Jakarta Pusat untuk melaporkan Saldi Isra dan Arsul Sani. Ia menilai keduanya telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam penanganan kasus tersebut. Laporan itu dikonfirmasi telah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB.
Persidangan PHPU terkait syarat pencalonan Gibran ini kini tidak hanya menjadi sorotan dari sisi hukum pemilu, tetapi juga memunculkan pertanyaan seputar tata kelola dan etika di internal lembaga peradilan tertinggi soal konstitusi itu.
Sumber: Detik.com




