OJK Tindak 3 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Termasuk Manipulasi Saham Senilai Rp5 Miliar

OJK Tindak 3 Kasus Pelanggaran Pasar Modal, Termasuk Manipulasi Saham Senilai Rp5 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif terhadap tiga kasus pelanggaran di pasar modal. Kasus-kasus tersebut meliputi manipulasi perdagangan saham, penyajian informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan, serta pelanggaran oleh mantan pemegang izin di bidang efek.

Kasus pertama adalah manipulasi saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) yang melibatkan tiga orang: Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Mereka melakukan serangkaian transaksi palsu antara September 2022 hingga Mei 2023 yang menciptakan gambaran keliru tentang aktivitas perdagangan saham tersebut. Akibatnya, harga saham PANR tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar.

Dari pemeriksaan OJK, ditemukan 20 rekening nasabah yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ilegal ini. Total keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp5.073.291.914. Sebagai konsekuensi, Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut, sementara Melani dan Upita Amalia dilarang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun.

OJK juga memerintahkan 11 perusahaan efek untuk menutup rekening efek milik 18 pemegang rekening yang digunakan dalam aktivitas manipulasi tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, dan beberapa sekuritas lainnya.

Kasus kedua melibatkan tiga anggota direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA): Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Mereka terbukti menyajikan informasi keliru dalam laporan keuangan perusahaan dari 2017 hingga 2020, khususnya terkait pencatatan dana dari penawaran umum perdana saham (IPO). Masing-masing direksi dikenai denda Rp825 juta dengan total denda mencapai Rp2.475 juta.

Kasus ketiga menyangkut Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Pemeriksaan OJK menemukan bukti bahwa dia memalsukan laporan portofolio nasabah dan melakukan transaksi penjualan saham tanpa perintah dari nasabah. Sebagai hukuman, Lianiwati dilarang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.

OJK menegaskan dalam siaran resminya bahwa “langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan, peningkatan disiplin pelaku pasar, dan pelindungan investor guna memastikan perdagangan efek berlangsung secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.” Penegakan hukum ini tidak hanya memberi konsekuensi kepada pihak yang bersalah, tetapi juga bertujuan mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan.

Regulator juga menekankan komitmen untuk terus meningkatkan pengawasan transaksi efek dan kualitas keterbukaan informasi perusahaan terbuka. OJK akan memperkuat koordinasi dengan organisasi regulasi diri dan pihak terkait lainnya untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia.com

Baca Juga

Scroll to Top