
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai melakukan pemeriksaan acak terhadap laporan kepemilikan saham publik yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Langkah ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengawasan di pasar modal nasional, khususnya setelah lembaga pemeringkat MSCI (Morgan Stanley Capital International) memberikan catatan tentang perlunya peningkatan penegakan hukum di sektor ini.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, bursa telah mengadakan sosialisasi ke semua perusahaan tercatat mengenai kewajiban melaporkan saham yang bisa diperdagangkan secara bebas oleh publik (free float) dan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan penguasa perusahaan. “Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak-pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab,” tegas Jeffrey dalam acara media gathering di Lombok.
Tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan data kepemilikan saham yang dilaporkan emiten benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Dengan cara ini, saham yang disebut sebagai free float dapat dipastikan bukan merupakan kepemilikan tersembunyi dari orang-orang yang dekat dengan manajemen atau pemilik utama perusahaan. Transparansi tentang siapa pemilik saham publik sebuah perusahaan penting untuk mengukur likuiditas dan struktur kepemilikan yang sehat.
Selain itu, BEI juga memperbaharui sistem pengawasan perdagangan saham untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi pasar. Selama ini, ketika menemukan aktivitas mencurigakan, bursa mengingatkan pasar melalui pengumuman unusual market activity (UMA), dan dapat melanjutkan dengan penghentian sementara atau permanen jika diperlukan.
Perubahan signifikan adalah bursa akan mengumumkan kepada publik saham mana yang sedang diperiksa karena diduga ada manipulasi, beserta periode perdagangan yang dicurigai, pihak-pihak yang terlibat, dan anggota bursa yang berkaitan. Dalam proses investigasi, BEI juga bisa membatasi aktivitas pada rekening efek atau menghentikannya sama sekali. Reformasi pengawasan ini merupakan respons konkret terhadap kritik pemeringkat internasional tentang kualitas law enforcement di pasar modal Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi membenarkan bahwa berbagai aspek yang menjadi perhatian MSCI—seperti keterbukaan informasi, transparansi, dan likuiditas—sudah dipenuhi oleh otoritas pasar modal. Namun, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar ekspektasi internasional. Dengan langkah-langkah baru ini, BEI menunjukkan komitmen untuk membuat pasar modal Indonesia lebih kredibel dan aman bagi para investor.
Sumber: cnbcindonesia.com
Baca Juga

Baznas Kumpulkan Rp44 Triliun Zakat, Kemenko PMK Dorong Target Rp70 Triliun di 2027

RI Terima Aliran Modal Asing USD 4,8 Miliar di Akhir 2026, BI Sebut Ada Penopangnya

Alas Purwo Siap Jadi Rumah Kedua Badak Jawa, Tapi Tunggu Keputusan dari Pusat

