
Polda Metro Jaya meluncurkan strategi baru untuk mengatasi pengangguran dengan melibatkan perusahaan swasta dalam program pencarian kerja. Program ini, bernama ‘Poliran’ (Polisi Peduli Pengangguran), dirancang sebagai respons dari Kapolri untuk membuka akses pekerjaan yang lebih luas kepada masyarakat Jakarta.
Inisiatif tersebut dimulai dengan penandatanganan kerja sama antara Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto bersama PT Rumah Walet Indonesia dan PT Trigunapratama Abadi pada 5 November 2026. Pertemuan di Aula TMC Ditlantas juga menghadirkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pendataan calon pekerja.
Komjen Dadang menekankan bahwa “Sehingga kemudian dalam program Polisi Bersama Masyarakat, Bapak Kapolri menekankan adanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran.” Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Polri untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya sekadar program administratif biasa.
Mekanisme pelaksanaan melibatkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari polda hingga polsek untuk melakukan pencatatan data calon pekerja. Pendataan mencakup dua kategori: mereka yang sudah memiliki keterampilan siap kerja, dan yang masih membutuhkan pelatihan dasar sebelum terjun ke industri.
Bagi peserta yang belum memiliki kemampuan kerja, Polda Metro berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kursus keterampilan gratis. Sementara itu, pencari kerja yang sudah terampil akan dikoneksikan langsung dengan lowongan di perusahaan mitra sesuai dengan kebutuhan industri dan kompetensi mereka.
Layanan pendukung program ini tersedia melalui hotline khusus nomor 08131301994 yang dapat dihubungi pencari kerja untuk mengetahui progres pendaftaran, melaporkan kendala selama pelatihan, atau mendapatkan bantuan pasca penempatan kerja. Dengan dukungan infrastruktur komunikasi ini, diharapkan program dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Ancaman Outflow Dana Asing Rp200 Triliun Jika Bursa RI Kehilangan Status Pasar Berkembang

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

