
Pemerintah, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan tiga agenda strategis untuk memperkuat pasar modal nasional. Pertemuan konsultatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan bursa dilaksanakan pada November 2026 untuk merumuskan langkah konkret memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia.
Agenda pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan yang sudah terdaftar di bursa. Pemerintah mendorong emiten Indonesia untuk menaikkan nilai perusahaan melalui perbaikan tata kelola dan penggunaan modal yang lebih efisien. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mencontohkan reformasi serupa yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan, di mana perusahaan didorong meningkatkan efisiensi kapital untuk naik nilai.
Agenda kedua adalah mempercepat penegakan aturan pasar modal. Pemerintah dan pelaku bursa sepakat perlu ada percepatan dalam mengeksekusi keputusan dan aturan yang berlaku. “Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 3 minggu,” ujar Dradjad, menunjukkan standar waktu penegakan yang ditargetkan.
Dradjad juga meluruskan persepsi bahwa pengawasan pasar modal Indonesia masih lemah. Menurut dia, sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik, namun komunikasi mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan belum cukup intensif kepada publik.
Agenda ketiga adalah meningkatkan edukasi investor dan pemegang saham. Saat ini sekitar 15% penduduk usia produktif telah terlibat di pasar keuangan, dan pemerintah ingin angka ini terus bertambah. Dradjad menekankan bahwa pasar modal kini bukan hanya sarana emiten mencari dana, tetapi juga menjadi bentuk tabungan dan investasi masyarakat luas.
Pemerintah melihat perubahan fungsi pasar modal ini memerlukan perlindungan aset yang lebih kuat bagi masyarakat. “Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa,” kata Dradjad, menekankan tanggung jawab negara menjaga nilai investasi rakyat.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan pihaknya berkomitmen melanjutkan reformasi yang sudah berjalan mencakup peningkatan transparansi, likuiditas, dan efektivitas pengawasan. Dia menekankan reformasi ini bukan hanya untuk memenuhi standar indeks global, melainkan untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
Dari sisi penawaran, pasar modal memerlukan lebih banyak instrumen investasi berkualitas dan produk baru yang menarik bagi berbagai jenis investor. Dari sisi permintaan, partisipasi investor ritel perlu diikuti dengan keterlibatan yang lebih besar dari investor asing dan institusi domestik untuk mendalam dan mengembangkan pasar.
Sumber: cnbcindonesia.com
Baca Juga

Ancaman Outflow Dana Asing Rp200 Triliun Jika Bursa RI Kehilangan Status Pasar Berkembang

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

