
Praktik pengumpulan uang tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementeri Dalam Negeri terungkap melalui kesaksian seorang pegawai di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yohanes Sri Winarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi (2018-2025), mengakui membuat tiga rekening atas nama istri, adik istrinya, dan tenaga honorer untuk menampung uang informal tersebut.
Mekanisme pengumpulan uang berlangsung sistematis. Setiap pemohon izin tinggal WNA diminta membayar uang “klik” atau “loket” senilai Rp 1-2 juta. Total uang yang dikumpulkan setiap minggu berkisar antara Rp 20-40 juta, dengan puncaknya mencapai Rp 40 juta pada periode ramai permohonan.
Yohanes mengaku mendapat jatah dari sistem ini. “Kurang lebih di kisaran antara, fluktuatif juga sih karena pas lagi kondisi ramai ya mungkin sekitar Rp 40 juta, kurang lebih Rp 40 juta kita laporkan. Kalau lagi kondisi lagi turun ya mungkin sekitar Rp 20 (juta) sampai 25 (juta) kayak gitulah,” katanya saat ditanya jaksa mengenai besaran penarikan uang mingguan.
Yohanes menerima porsi pribadi sebesar Rp 1,5-2 juta per minggu, sedangkan pimpinan di atasnya juga mendapat jatah dengan jumlah yang tidak diketahuinya. Hingga periode 2021-2025, total uang yang diterima Yohanes sendiri mencapai Rp 2,9 miliar dari ketiga rekening tersebut.
Dari ketiga rekening nominee yang dikelolanya, Yohanes melaporkan total uang sebesar Rp 7,7 miliar sejak tahun 2018 hingga 2025. Dia mengatakan praktik serupa sudah berjalan sebelum masa jabatannya dan melibatkan bidang-bidang lain di kementerian yang sama.
Kasus ini berkaitan dengan dakwaan pemerasan terhadap mantan Wamen Imipas Silmy Karim dan sejumlah pejabat imigrasi lainnya. Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian senilai Rp 168,9 miliar, dengan bagian yang diterima Silmy mencapai Rp 1,2 miliar, ditambah gratifikasi senilai Rp 33,9 miliar berupa uang tunai dan saham.
Pola pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen izin tinggal berbagai jenis, mulai dari ITAP (Izin Tinggal Tetap), ITAS (Izin Tinggal Terbatas), hingga perubahan status administrasi. Jejak uang kotor ini membentuk bukti sistemik dari dugaan jaringan korupsi di lingkungan direktorat imigrasi.
Sumber: Detik.com
Baca Juga

Prabowo: APEC Buka Peluang Investasi Rp1.600 Triliun untuk Indonesia

Investor Muda Banjiri Pasar Modal Indonesia, OJK Lihat Peluang Pertumbuhan Jangka Panjang

Prabowo Ikut Serta dalam KTT APEC ke-33 di Shenzhen dengan Kehadiran Pemimpin Besar Dunia

