
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk mendukung iklim investasi yang lebih sehat di Indonesia. Usulan ini lahir dari kebutuhan untuk membuat penegakan hukum berjalan dengan lebih pasti, objektif, dan konsisten.
Menurut Luhut, keputusan investasi sering kali menjadi sorotan hukum meskipun tidak ada niat buruk dari para pengambil keputusan. Situasi ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi para investor dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena mereka menjadi ragu untuk mengambil keputusan bisnis yang berani.
Perubahan UU Tipikor diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pemimpin bisnis dan pejabat yang membuat keputusan investasi berdasarkan itikad baik dan prosedur yang sesuai. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing maupun domestik.
Langkah penyempurnaan regulasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi di tanah air.
Sumber: Sindonews
Baca Juga

Ancaman Outflow Dana Asing Rp200 Triliun Jika Bursa RI Kehilangan Status Pasar Berkembang

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

