
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan tidak akan mengambil posisi sebagai pemegang saham dalam proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan ini menekankan bahwa peran pemerintah tetap sebagai pembuat kebijakan, sementara BEI akan beroperasi sebagai entitas komersial independen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan alasan di balik posisi tersebut. “Kemenkeu tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI karena kami adalah pengambil kebijakan, alat pemerintah. BEI ranah operator atau komersial,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2026 di Jakarta.
Meskipun tidak akan menjadi pemilik, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen mendukung agenda reformasi pasar modal yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan BEI. Pemerintah akan memantau dan mengkoordinasikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi reformasi tersebut.
Demutualisasi sendiri adalah proses perubahan struktur kepemilikan bursa—dari yang semula dimiliki oleh anggota-anggota bursa menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka kepada publik. Langkah ini dianggap penting dalam modernisasi sektor pasar modal Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional bursa.
Sumber: cnbcindonesia.com
Baca Juga

Ancaman Outflow Dana Asing Rp200 Triliun Jika Bursa RI Kehilangan Status Pasar Berkembang

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

