
Komnas HAM langsung bergerak cepat menyambut pergantian pimpinan kepolisian. Begitu Jenderal Suyudi Ario Seto resmi ditunjuk sebagai Kapolri, lembaga hak asasi manusia itu menyodorkan tiga agenda prioritas yang berharap segera mendapat perhatian serius.
Dorongan ini bukan tanpa alasan. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, Polri konsisten menempati posisi teratas sebagai pihak yang diadukan ke Komnas HAM, dengan rata-rata lebih dari 500 aduan per tahun. Pengaduan yang masuk umumnya menyangkut proses laporan yang berlarut-larut, intimidasi saat pemeriksaan, hingga penangkapan yang dilakukan tanpa surat resmi.
Agenda pertama yang diusulkan adalah menuntaskan penyelidikan kasus Andrie Yunus secara transparan dan menyeluruh, memastikan semua fakta dan pihak yang terlibat bisa diungkap ke publik. Agenda kedua menyentuh situasi di Papua. “Penegakan hukum harus tetap berjalan tetapi perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penghormatan terhadap HAM tidak boleh diabaikan,” kata Amiruddin kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Agenda ketiga berkaitan dengan konflik lahan. Komnas HAM meminta agar anggota Polri tidak ikut terseret ke dalam sengketa agraria — yaitu perebutan atau perselisihan kepemilikan lahan — antara masyarakat dengan perusahaan maupun pihak lain. Profesionalitas aparat dinilai harus dijaga agar tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.
Amiruddin merangkum harapannya dengan lugas: “Paling tidak ada tiga agenda, yakni menuntaskan penyelidikan kasus Andrie Yunus, lebih memperhatikan HAM dalam operasi penegakan hukum di Papua, dan lebih serius mencegah tindakan kekerasan anggota polisi dalam konflik lahan.” Ketiga agenda ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama — membangun kepolisian yang lebih akuntabel dan benar-benar berpihak pada perlindungan warga.
Sumber: Detik.com




