
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan merilis laporan keuangan pertamanya kepada publik pada 23 November 2026. Ini menjadi momen penting karena sejak peluncuran institusi tersebut pada Februari 2025, belum ada laporan keuangan yang dibagikan ke masyarakat luas.
Dony Oskaria, Chief of Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, mengkonfirmasi jadwal tersebut. “Laporan keuangannya 23 November kalau enggak salah. November ini,” katanya saat dikonfirmasi pertengahan November lalu. Proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah tuntas, sehingga penerbitan tinggal menunggu waktu beberapa hari ke depan.
Penundaan penerbitan laporan keuangan selama ini bukan tanpa alasan. Danantara merupakan konsolidasi dari lebih dari 1.000 perusahaan BUMN yang masing-masing memiliki sistem akuntansi dan kondisi finansial berbeda-beda. Proses penggabungan data keuangan dari ribuan entitas ini memerlukan waktu lama untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan transaksi antar perusahaan.
Pahala N Mansury, Managing Director Global Relations and Communications Danantara, menekankan bahwa tim sudah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dari setiap perusahaan BUMN. Kini fokus beralih pada penerapan standar Santiago Principles guna memastikan kualitas dan kelengkapan informasi yang akan diumumkan. “BUMN saja ada lebih dari 1.070, dengan kondisi dan pelaporan yang berbeda-beda, sehingga konsolidasi keseluruhan perusahaan tersebut menjadi satu, memastikan intercompany transaksi bisa dicatatkan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Dengan pencapaian milestone ini, Danantara menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola aset-aset strategis negara. Langkah publikasi laporan keuangan bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan upaya untuk membangun kepercayaan stakeholder terhadap kinerja investasi publik yang dikelola institusi tersebut.
Sumber: cnbcindonesia.com
Baca Juga

Ancaman Outflow Dana Asing Rp200 Triliun Jika Bursa RI Kehilangan Status Pasar Berkembang

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

