BKSDA Tegur 34 Akun Wisata yang Masih Promosikan Anak Krakatau, Ada Ancaman Pidana?

BKSDA Tegur 34 Akun Wisata yang Masih Promosikan Anak Krakatau, Ada Ancaman Pidana?

Puluhan pelaku usaha wisata dan akun media sosial dari berbagai kota di Indonesia kini harus berhadapan dengan teguran resmi pemerintah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) — lembaga negara yang bertugas menjaga kawasan konservasi — mengirimkan surat teguran resmi bernomor S.544/K.10/TU/KSA.04.01/B/10/2026 tertanggal 7 Oktober 2026 kepada 34 pihak yang ketahuan mempromosikan Anak Krakatau sebagai destinasi wisata.

Kawasan Anak Krakatau berstatus Cagar Alam — artinya kawasan yang dilindungi ketat dan tidak boleh dimasuki sembarangan tanpa izin khusus. BKSDA menyebut sebelumnya sudah berkali-kali mensosialisasikan hal ini, namun promosi wisata ke sana masih terus bermunculan. Kepala Seksi KSDA Wilayah III Lampung, Itno Itoyo, menegaskan pihaknya ingin memastikan para pelaku usaha berhenti menjadikan kawasan itu sebagai daya tarik jualan. “Sehingga kita ingin memastikan teman-teman ini untuk tidak lagi memasukkan Krakatau sebagai sarana untuk mempromosikan wisata mereka,” ujarnya.

Surat teguran itu merinci sejumlah aktivitas yang wajib dihentikan, mulai dari promosi, pemasaran, penerimaan pembayaran, hingga pemberangkatan wisatawan. Jenis kegiatan yang dilarang pun cukup lengkap, mencakup pendakian, camping, trekking, wisata pantai, fotografi wisata, wisata bahari, hingga sekadar sightseeing di dalam kawasan.

Selain alasan konservasi, faktor keselamatan juga menjadi pertimbangan penting. Anak Krakatau adalah gunung api aktif yang kondisinya bisa berubah kapan saja, sehingga akses bebas wisatawan dianggap berbahaya. Meski demikian, kegiatan seperti penelitian ilmiah masih bisa dilakukan asalkan mengantongi izin khusus yang disebut SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi).

Para pelaku yang mendapat teguran berasal dari berbagai wilayah, antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Yogyakarta, dan Jakarta. Soal penegakan hukum lebih lanjut, Itno mengakui kewenangan BKSDA terbatas. “Karena di sisi lain BKSDA dalam konteks ini memang tidak diberi kewenangan untuk penegakan hukum. Untuk proses itu harus melibatkan misalnya polisi, Gakkum,” jelasnya. Artinya, jika teguran ini diabaikan, penindakan bisa melibatkan aparat penegak hukum lain dengan konsekuensi yang lebih serius.

Sumber: Detik Travel

Baca Juga

Scroll to Top