OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa hingga ke Sektor Pembayaran Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) baru saja memperluas jangkauan layanan penyelesaian sengketa konsumen. Kali ini, cakupannya sudah masuk ke industri sistem pembayaran, bukan hanya sektor jasa keuangan konvensional. Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan petunjuk pelaksanaan bersama antara kedua lembaga.

Perluasan ini memungkinkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk menangani masalah konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan BI. Sebelumnya, lembaga ini hanya fokus pada sektor jasa keuangan saja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa kecepatan layanan ini penting untuk melindungi konsumen. Menurutnya, “Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem.”

LAPS SJK sendiri sudah beroperasi sejak 1 Januari 2021 dan menawarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip independensi, keadilan, dan efisiensi. Lembaga ini memberikan jalan keluar bagi konsumen yang tidak puas dengan penanganan pengaduan internal dari perusahaan keuangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dari pelaku usaha (perusahaan keuangan) yang harus menangani keluhan konsumen terlebih dahulu secara internal. Jika tidak mencapai kesepakatan, konsumen bisa melanjutkan ke LAPS SJK atau ke pengadilan sesuai pilihan mereka.

Perluasan kewenangan LAPS SJK ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan layanan yang lebih luas, diharapkan sengketa konsumen dapat diselesaikan lebih cepat dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Sumber: cnbcindonesia.com

Baca Juga

Scroll to Top