Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan UMP 2027 Mulai November 2026

Pemerintah telah menentukan timeline penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan jadwal ini dalam konferensi pers di Jakarta, memberikan kejelasan kepada daerah tentang kapan harus menyelesaikan proses penetapan.

Batas waktu penetapan UMP adalah 21 November 2026, sementara upah minimum sektoral provinsi harus ditetapkan lima hari setelahnya. Untuk tingkat kota dan kabupaten, batas penetapannya adalah 25 November, dengan periode tambahan lima hari untuk upah minimum sektoral lokal.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Menaker Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan koordinasi dengan pemimpin daerah dan telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi serta ketenagakerjaan sebagai pedoman. Menaker mengatakan bahwa seluruh bahan panduan sudah tersedia di tangan pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah, sehingga waktu yang disediakan dinilai cukup untuk menyelesaikan proses tersebut.

Penetapan upah minimum 2027 berpedoman pada undang-undang perlindungan pekerja dan mempertimbangkan tiga faktor utama: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan. Perhitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk memastikan akurasi, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari survei nasional Badan Pusat Statistik. Komponen KHL mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, dengan perhitungan terpisah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Menaker meminta Dewan Pengupahan Daerah untuk menggunakan estimasi KHL ini sebagai pertimbangan utama sambil tetap menjalankan dialog sosial untuk mendengarkan masukan dari semua stakeholder lokal. Proses ini dirancang untuk memastikan penetapan upah minimum yang seimbang antara kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan di setiap wilayah.

Sumber: Antara News

Baca Juga

Scroll to Top